JAKARTA - Pengamat kebijakan publik & politik, Ichsanudin Noorsy, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit investigasi terhadap proses penjualan saham perdana (PT Persero) Krakatau Steel (KS) melalui initial public offering (IPO). Desakan tersebut, menurut Ichsanudin, karena pelepasan saham pertama KS (PT Persero) melalui IPO jauh di bawah nilai investasi kapasitas terpasang sekarang ini.
"Nilai riil investasi kapasitas terpasang berkisar pada Rp seribu tigaratusan, sementara harga saham yang dilepas tidak lebih dari Rp 850. Ini layaknya pola-pola 'penggorengan' saham Indosat tempo hari," kata Ichsanudin, dalam diskusi bertema "Membedah IPO Krakatau Steel", di press room DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11).
Lebih lanjut, dia juga mengkritisi pernyataan Menko Perekonomian Hatta Radjasa yang juga Ketua Komite Privatisasi, yang meminta agar Menneg BUMN memuaskan publik dengan info sebelum penjualan saham dilakukan. "Tidak mungkin itu dilakukan pemerintah, karena logika yang digunakan untuk menjual aset negara berdasarkan mazhab neolib," ujarnya.
Dan di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad Wibowo, mengungkapkan rasa pesimisnya bahwa BPK dan KPK akan mampu mengusut proses obral saham PT KS. "Maaf, saya kehilangan kepercayaan terhadap KPK. Skandal Century yang jelas-jelas ada bukti hukumnya, tidak bisa diselesaikan KPK. Apalagi penjualan saham PT Krakatau Steel yang sengaja dibuat rumit," kata Dradjad.
Sementara itu, Ichsanudin juga menambahkan bahwa target penjualan sejumlah saham BUMN akan mendapatkan hasil Rp tiga puluh lima triliun, merupakan pernyataan yang mengada-ada. "Bagaimana mau dapat Rp tiga puluh lima triliun, kalau dari penjualan saham PT Krakatau Steel hanya mengantongi hanya Rp 1,77 triliun. Ini adalah kemenangan neolib dalam menguasai aset bangsa," tambahnya. (fas/jpnn)
0 komentar
Posting Komentar