LINK BUILDING

JAKARTA - Bandar Udara Soekarno-Hatta (Soetta), tahun lalu mencatatkan keuntungan lebih dari Rp 1 triliun. Untuk itu, di tahun 2010 ini, PT Angkasa Pura II menargetkan kenaikan 4 persen dari pendapatan tahun lalu.

Hariyanto menjelaskan, pada tahun 2009, pendapatan Bandara Soetta tercatat sebanyak Rp 922 miliar, di mana sebelumnya PT Angkasa Pura menargetkan pendapatan sebanyak Rp 652 M. "Kenaikan ini jauh melampaui target. Makanya, tahun ini diharapkan (bisa) naik sebesar 4 %," tambahnya.

Untuk tahun 2010, target jumlah penumpang tersebut ditargetkan meningkat menjadi 36 juta orang. Dengan kata lain, jumlah penumpang domestik & internasional itu ditargetkan meningkat sebanyak 8 persen.

Sementara, Hariyanto mengatakan lagi, kelebihan lainnya dari laba korporasi itu juga merupakan hasil efisiensi biaya umum sebanyak Rp 16 miliar, biaya pemeliharaan Rp 15 miliar, serta piutang sebesar Rp 8 miliar. (lev/jpnn)

SELAMA 350 tahun menjajah bumi pertiwi, banyak jejak yang ditinggalkan Belanda. Salah satunya adalah bangunan yang memiliki arsitektur khas Eropa saat itu, model neo klasik yang berpadu dengan model kontemporer, atau kerap disebut sebagai gaya art deco. Suatu bentuk dekorasi bangunan yang popular ketika Perang Dunia I berakhir.

Sudah menjadi desas-desus jika setiap bangunan mewah yang dibangun Belanda di negeri zamrud khatulistiwa ini menyimpan 1001 cerita. Salah satunya misteri bunker terowongan yang konon menghubungkan bangunan satu ke bangunan lainnya yang letaknya cukup jauh. Tapi semua cerita itu seperti tak pernah bisa dibuktikan.

Pada saat peresmiannya, Presiden dikabarkan sangat takjub dengan kemegahan dan keelokan Stasiun Tanjung Priok. Bahkan sempat dikabarkan, kedua mata Presiden seperti tak pernah kenal lelah memperhatikan setiap sudut bangunannya. Ternyata tak hanya matanya, rasa penasaranya sangat besar untuk melihat setiap sudut bangunan yang didirikan oleh Gubernur Jendral AFW Idenburg (1909-1916) pada tahun 1914 itu.

Kabarnya bunker tersebut telah lama diketahui oleh PT Kereta Api (PT Persero), tapi belum diketahui secara jelas mengapa perusahaan kereta api milik negara ini tidak mengungkapnya. Berdasarkan beberapa literatur, keberadaan bunker ini tidak tercantum dalam maket stasiun peninggalan Belanda.

Atas “tingkah” Presiden, akhirnya PT Kereta Api (Persero) memutuskan untuk menggali bunker. Pasalnya saat itu bunker sudah tertutup lumpur. Selama 3 bulan penggalian sementara saat itu, PT KA (Persero) menemukan ruangan-ruangan lain, bukan hanya bunker semata. Setidaknya tiga ruangan sudah tergali oleh tim penggali saat itu.

Akhirnya penggalian pertama pun dilakukan BP3 pada akhir maret tahun lalu. Lantas benarkah bunker itu mempunyai jalur rahasia milik Belanda?

MISTERI keberadaan bunker di bawah Stasiun Tanjung Priok juga telah menyebar di penduduk Tanjung Priok & sekitar sekian lama. Konon bunker ini terhubung dengan berbagai lokasi penting di masa pemerintahan Belanda saat itu.

Kemudian, Pelabuhan Tanjung Priok. Pembangunan Stasiun Tanjung Priok tak lepas dari keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pengganti Pelabuhan Jakarta pada masa itu, yakni Pasar Ikan. Pada akhir abad ke-19, Pasar Ikan tidak lagi memadai untuk menampung aktivitas pelabuhan, & Belanda membangun fasilitas pelabuhan baru di Tanjung Priok.

Pulau Onrust ini juga markas tentara penjajah Belanda sebelum masuk Batavia dan mendudukinya. Di pulau inilah tentara Belanda melakukan bongkar muat logistik perang.

Sementara salah seorang pegawai Stasiun Tanjung Priok yang enggan disebutkan namanya malah menambahkan, jika ada terowongan lain selain ke ketiga tempat yang telah disebutkan. Yakni Pasar Ikan.

Berdasarkan hasil penggalian, lorong-lorong tersebut memang ditemukan. Ada beberapa pangkal lorong, disebut Mujahid sebagai loket, yang merupakan sebuah lorong panjang. Tapi tidak bisa dipastikan, ke titik mana saja lorong-lorong itu terhubung.(hri/okezone)

JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara III (PT Persero) telah melunasi pokok obligasi I PTPN III tahun 2003 sejumlah Rp140 M.

Hal ini diungkap pada manajemen perseroan dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan, di Jakarta, Jumat (6/8/2010).

Peringkat tersebut mencerminkan prestasi perkebunan PTPN yang sangat bagus, struktur modal yang sangat konservatif, & proteksi arus kas yang sangat kuat. Akan tetapi, peringkat tersebut masih diimbangi oleh profitabilitas perseroan yang berfluktuasi.

Sekadar informasi, PTPN adalah Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit & karet serta pengolahannya. Pada Akhir Mei 2010, luas perkebunan milik PTPN mencapai 159.655 ha yang terdiri dari 105.635 ha kebun kelapa sawit, 37.883 hektar dan 16.137 ha area untuk fasilitas produksi serta infrastruktur.(ade)

JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III telah melakukan beauty contest untuk memilih investor asing yang pandang paling cocok untuk merealisasikan proyek hilirisasi industri sawit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Sumatera Utara (Sumut).

“Perusahaan patungan ini nanti akan membentuk sembilan anak usaha sesuai produk akhir yang diinginkan. Investor asingnya bisa lebih dari satu, bisa saja di luar kedua calon investor yang ada sekarang ini masuk, seperti untuk fatty alcohol yang kompeten ada dari China, Korea Selatan,” tuur Direktur Perencanaan & Pengembangan PTPN III Chairul Muluk, di Jakarta, Senin (25/10/2010).

Keberadaan investor asing, kata dia, diharapkan juga akan menjadi pembeli (off taker) dari sebagian hasil produksi. Hal ini, lanjutnya, dilakukan untuk mendukung pencitraan dari hasil produksi yang berbasis kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa.

Seperti diberitakan sebelumnya, PTPN III menggandeng investor asing dari Italia dan Jerman serta PTPN IV dan PTPN V untuk merealisasikan proyek hilirisasi industri sawit di KEK Sei Mangke, Sumut yang nilai investasinya sekira Rp3,83 triliun.

Dana tersebut akan dikeluarkan untuk merealisasikan sekira 8 jenis industri turunan berbasis sawit di KEK Sei Mangke.(Sandra Karina/Koran SI/ade/okezone)

JAKARTA - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengakui masih memeriksa laporan keuangan perusahaan PT Citra Marga Nusaphala (CMNP) terkait laporan PT Bhakti Investama Tbk. Padahal pihak Bhakti Investama melaporkan CMNP pada Bapepam sudah lumayan lama.

Sebelumnya dalam acara konferensi pers, Ketua Bapepam-LK Fuad Rachmany mengatakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus laporan keuangan beberapa emiten.

namun, lanjutnya, jangan mengaitkan lambatnya proses yang dikerjakan Bapepam-LK dengan komitmen karena komitmen dari Bapepam-LK benar-benar dalam mengerjakannya.

“Kita lama pemeriksaan karena kita berbeda dengan BEI. Badan pengawasan itu beda dengan BEI. Banyak proses yang harus ditempuh.

Serta karena kita merupakan negara hukum jadi harus sesuai dengan peraturan,” tegasnya.

Pada 29 Maret 2010, CMNP sudah mencairkan semua investasi pada Abacus. Lalu pada 30 Maret 2010, perseroan melakukan penempatan sebesar Rp137,516 M di PT Anugrah Nusantara Asset Management (ANAM), sesuaidengan perjanjian penempatan dana yang telah ditandatangani kedua belah pihak tertanggal 24 Maret 2010.

Bhakti Investama, sebagai pemilik 16,35 persen saham CMNP, mengajukan permintaan tersebut lewat surat yang dilayangkan pada 12 Juli 2010.

"Kami sebagai pemegang saham CMNP merasa sangat dirugikan dan dengan ini memohon bantuan kepada pihak Bapepam untuk membantu menyelidiki lebih jauh terkait laporan keuangan itu," demikian seperti dikutip okezone dari surat Bhakti Investama.(ade/okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, Abdul Hakim, mendesak Departemen Perhubungan agar segera melaksanakan audit atas aset-aset PT Kereta Api Indonesia (PT Persero). Tujuannya, tak lain untuk menyehatkan perusahaan BUMN tersebut.

MenurutAbdul Hakim, dalam penjelasan Pasal 214 di UU tersebut ditegaskan bahwa pemerintah diberi waktu tiga tahun untuk melakukan penyesuaian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. Hal tersebut, tegas Abdul Hakim, bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah memperbaiki kondisi PT. KAI dengan mengambil langkah-langkah yang dirasa perlu, termasuk melakukan audit secara menyeluruh plus melakukan inventarisasi aset prasarana plus sarana PT KAI.

Ditegaskannya bahwa berdasar bukti yang ada di lapangan, sekarang ini banyak aset-aset miliki PT KAI baik berupa bangunan maupun tanah yang dikuasai pihak ketiga. Bahkan, di Lampung, aset PT KAI telah berubah fungsi menjadi mal. “Ditambah lagi dengan fakta bahwa sebagian besar aset PT KAI tidak memiliki sertifikat, kecuali bukti surat kepemilikan lahan dari zaman pemerintahan Belanda,” kata Hakim.

Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi V DPR, Josef A. Nae Soi. Menurutnya, pemerintah wajib mengambil kembali aset-aset PT Kereta Api Indonesia (PT Persero) yang banyak dikuasai olehpihak lain melalui audit serta inventarisasi aset. “Dengan adanya perbaikab kepada PT Kereta Api Indonesia, kita berharap agar kereta api menjadi alat transportasi yang dapat dibanggakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tuturnta. (fas/JPNN)

JAKARTA- Indonesian Corruption Watch (ICW) menuntut Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) untuk mengharuskan para sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) memberikan laporan keuangan yang jelas. Sebab, laporan tersebut adalah salah satu info yang wajib dibuka ke publik untuk menghindari praktik korupsi.

Febri Henri menyebutkan, laporan keuangan Rintisan Sekolah Bertaraf International & SBI seharusnya dikategorikan sebagai dokumen publik sesuai dengan pasal 1 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan kata lain, aturan tersebut mengatakan bahwa informasi publik adalah info yang dikelola atau dihasilkan oleh suatu badan publik. Dalam hal ini, tutur Febri, SDN Percontohan UNJ telah menutupi informasi publik plus memanipulasi laporan keuangannya.

Dikatakan, manipulasi laporan keuangan adalah tindak pidana korupsi yang sudah diatur dalam pasal UU No 31/1999 juncto UU 20/2001 tentang pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, SDN Percontohan UNJ melakukan korupsi sebab memanipulasi laporan keuangan penggunaan dana block grant RSBI.

“Dengan kondisi seperti ini, kami menduga hal yang sama juga bisa terjadi di sekolah-sekolah RSBI yang lain. Karena, menurut perhitungan kami sampai dana dari Kemendiknas ke RSBI mencapai Rp 1 triliun lebih” tuturnya.

“Tujuan kami ingin memperoleh dokumen serta kami ingin melakukan uji coba informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” tukasnya.

Menanggapi tuntutan ICW tersebut, Mendiknas M Nuh kembali mengatakan bila tata kelola keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka status RSBI tersebut akan dicabut. Selain itu, sekolah tersebut akan memperoleh peringatan plus sanksi administratif, serta juga ada kemungkinan untuk diproses secara hukum.

Selain itu, Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal juga menambahkan, RSBI jika dilihat dari peraturan pemerintah No 38 yang turunan dari UU Otonomi Daerah, diberikan wewenang ke propinsi. “Dari situ sudah jelas, bagaimanapun penanganan RSBI tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota, karena pembiayaan RSBI selain dari kemendiknas juga akan diberikan dari provinsi,” tegasnya.(cha/jpnn)

TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI masih melihat keadaan sebelum melakukan penugasan impor gula. "Sebab, ada perkiraan stok gula pada akhir tahun sebesar 820 ribu ton," ujar Corporate Secretary PTPN XI, Adig Suwandi ketika dihubungi Tempo, Rabu (1/12).

Menurut Adig, jika perhitungan stok gula benar, maka stok cukup sampai musim giling berikutnya.

Stok gula tersebut bisa memenuhi kebutuhan selama belum musim giling. "Bisa memenuhi untuk kebutuhan Januari sampai Maret. Sementara April, sudah mulai masuk musim giling di Pulau Jawa," ujarnya.

Meski begitu, pemerintah tetap berpendapat agar Indonesia mempunyai cadangan stok pangan. "Daripada kurang, lebih baik punya," kata Subagyo.

Sejauh ini, ujar dia, pemerintah tidak mengambil sikap agar impor dibatalkan sebab stok sudah cukup. "Hingga sekarang ini, posisi pemerintah tetap memutuskan impor. Izin sudah diberikan sejak Oktober," ujar Subagyo.

"Jumlah persisnya akan diselesaikan dalam satu sampai dua minggu ini," ujar Mari kepada wartawan di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, hari ini (1/9).

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pada kesempatan yang sama mengatakan persediaan gula hingga akhir tahun akan berada di kisaran 600 ribu hingga satu juta ton. Persediaan ini, menurut dia, tak cukup untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. "Kami harus tambah stok sebelum masa giling bulan mei tahun depan," kata Hatta.

Eka Utami Aprilia & ANTON WILLIAM